Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) kembali mengingat-ingat bunyi pesan pendek (SMS) yang masuk ke telepon genggamnya setahun silam. Dua jempolnya memencet tombol telepon pintar dan menelusuri sejumlah pesan yang masuk. Pesan yang dia cari adalah SMS yang datang dari salah satu kader partai Gerakan Indonesia Raya.
Melalui pesan pendek kader tersebut berusaha mengintervensi kebijakan Ahok selaku wakil gubernur DKI Jakarta. Sayang pesan pendek tersebut tak lagi bisa ditemukan Ahok. Dia pun mengaku tak ingat isi SMS tersebut.
“Sudah lupa lho ya, sudah lama, sudah ada setahun lebih. Aku itu orangnya paling cepat lupa, masalahku begitu, gawatnya musuh aku pun aku lupa. Aku mesti cek dulu sebentar ya,” kata Ahok kepada detikcom, Selasa (3/12) di kantornya kemarin.
Dia kembali berusaha mengingat isi pesan tersebut, namun gagal. Intinya menurut dia sang kolega di Partai Gerindra meminta Ahok tidak merelokasi warga yang tinggal di bantaran waduk Pluit. Sang sohib menilai kebijakan Jokowi-Ahok tidak menguntungkan Partai Gerindra.
Rupanya SMS yang masuk ke telepon genggam Ahok itu hanya satu dari sekian upaya politisi untuk merecoki kinerja Jokowi-Ahok. Seorang staf di Balai Kota Jakarta yang tak mau namanya disebutkan mengisahkan, saat awal pasangan itu menjabat banyak orang dari partai politik berseliweran di kantor gubernuran.
“Banyak orang partai yang datang, kalau gagal di lantai 1 (kantor Jokowi) mereka ke lantai 2 (ruang kerja Ahok), atau ke lantai 2 dulu baru ke lantai 1. Ada berapa banyak orang Gerindra yang kena semprot sama pak Ahok,” kata staff tersebut kepada detikcom.
Menurut dia biasanya kader parti politik yang datang menemui Jokowi atau Ahok adalah untuk titip menitip kursi-kursi jabatan strategis, seperti direksi perusahaan daerah. Masih menurut orang yang sama, titip menitip dan meminta jabatan tidak hanya dilakukan oleh satu dua orang saja. Mereka seakan ikut membonceng Jokowi dan Ahok.
Ketika kepentingan itu tidak disambut Jokowi – Ahok, tak pelak banyak yang bergerilya mengusik keduanya. Mulai dari kebijakan-kebijakan, hingga cara bicara Ahok yang reaktif jadi bahan kritik yang empuk.
Kepada detikcom, Ahok membenarkan cerita tersebut. “Waktu awal-awal saja, ada beberapa oknum partai yang datang titipin siapa. Mereka bawa dan kenalin, bilang ini cocok buat BUMD, kepala dinas. Tapi itu sudah kita coret. Pak Gubernur sudah jelas-jelas mencoret,” kata mantan Bupati Belitung Timur tersebut.
Siapa oknum dimaksud? Ahok tak tidak menyebutkan. Namun, yang pasti, tak hanya partai Gerindra yang mengusungnya, tapi juga dari partai PDIP yang mengusung Jokowi. Sementara dari partai lain, menurut Ahok, belum ada yang berani titip – menitip langsung.
“Ya pasti dari partai kamilah, yang dekat-dekat, mana mungkin partai lain. Enggak ada yang berani, karena dari partai sendiri pun kita tolak,” kata dia sambil tertawa. “Tapi itu kan Cuma oknumnya saja, biasalah dikenalin, namanya juga kita kan dekat kan,” tambahnya.
Gubernur Jokowi mengakui kebijakan yang dia ambil pernah ada yang mendapat protes dari rekannya di partai. Sama halnya Ahok, rekan Jokowi tersebut juga tak setuju dengan relokasi warga di bantaran Waduk Pluit, Jakarta Utara.
“Itu kan teknis lapangan saja, artinya bukan partai keseluruhan, tapi itu urusan yang kecil-kecil saja menurut saya,” kata dia.
Jokowi mengaku pernah diprotes salah datu kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ketika kebijakan yang diambil tidak populis. Tapi menurutnya, masalah populer atau tidak bukanlah orientasi Jokowi-Ahok.
Sehingga pasangan gubernur dan wakil gubernur itu rela tetap mengerjakan program yang sulit seperti relokasi pedagang kaki lima di Tanah Abang, relokasi warga di waduk Ria Rio, dan relokasi warga di bantaran waduk Pluit.
“Dulu waktu kami mau mengerjakan Waduk Pluit, sudah banyak yang ingatkan, hati-hati pak nanti konflik, banyak yang protes, nanti tidak menguntungkan dari sisi popularitas. Lha wong kita enggak mikir ke situ kok. Kalau mau cari yang populis, ngapain ngerjain hal yang sulit seperti itu” kata Jokowi.
Mantan Wali Kota Surakarta, Jokowi juga menyatakan hal senada. Menurut pria berperawakan kurus ini, kepentingan partai dan kebijakan yang dibuatnya pada dasarnya sama, yakni untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.
“Goalnya ke sana semua, meski cara yang ditempuh beda. Kalau saya enggak pernah beda, itu masalah komunikasi saja,” kata Jokowi kepada wartawan di Balaikota , Jakarta, Selasa (3/12).
